CITEUREUP – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan dinamika industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Bogor, sebuah lubang besar menganga di jantung pemerintahan Kecamatan Citeureup. Hingga hari ini, posisi Camat definitif di wilayah strategis tersebut masih dibiarkan kosong, menyisakan kursi dingin yang hanya diisi oleh pejabat sementara. Namun, yang lebih mengejutkan publik bukanlah sekadar kekosongan jabatan itu sendiri, melainkan sikap diam seribu bahasa yang ditunjukkan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Sikap bungkam sang kepala daerah saat dikonfirmasi mengenai kepastian pelantikan pejabat definitif telah memicu bola salju spekulasi yang kian membesar. Di warung-warung kopi hingga ruang diskusi formal, warga mulai bertanya-tanya: Mengapa untuk satu wilayah sekrusial Citeureup, penentuan pemimpin begitu sulit diputuskan? Apakah Kabupaten Bogor memang sedang mengalami krisis talenta ASN yang kompeten, ataukah ada variabel lain di luar urusan administrasi yang sedang bermain?
Citeureup: Wilayah Vital yang Terabaikan
Kecamatan Citeureup bukanlah wilayah sembarangan. Sebagai zona industri yang menampung ratusan pabrik dan ribuan tenaga kerja, wilayah ini memerlukan nakhoda yang memiliki kewenangan penuh. Seorang Pelaksana Tugas (Plt) secara administratif memiliki ruang gerak yang terbatas. Mereka tidak bisa mengambil keputusan strategis yang berdampak panjang, terutama terkait kebijakan anggaran dan penataan wilayah yang sensitif.
Membiarkan Citeureup berjalan tanpa camat definitif sama saja dengan membiarkan kapal besar berlayar di tengah badai tanpa kapten yang sah. Dampaknya jelas: pelayanan publik tidak maksimal dan koordinasi antar instansi seringkali terbentur tembok birokrasi yang kaku.
Spekulasi “Mahar” dan Komoditas Politik
Bungkamnya Bupati Rudy Susmanto menciptakan ruang hampa yang kini diisi oleh narasi-narasi miring. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa jika alasan penundaan ini murni karena kendala teknis atau administratif, seharusnya pemerintah daerah bisa menyampaikannya secara transparan ke publik. Ketidakterbukaan ini justru memperkuat dugaan bahwa kursi Camat Citeureup sedang dijadikan komoditas politik atau “barang dagangan” menjelang momentum perebutan kekuasaan di masa depan.
“Jika birokrasi sudah dicampuradukkan dengan kepentingan transaksi politik, maka yang dikorbankan adalah rakyat. Kita patut curiga, jangan-jangan ada proses ‘lelang’ jabatan di bawah meja yang belum menemui kesepakatan nilai,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada getir.
Suara Rakyat: Kepastian, Bukan Kepalsuan
Kekecewaan mendalam juga disuarakan oleh Wahid, salah satu warga asli Citeureup yang gerah dengan ketidakpastian ini. Menurutnya, masyarakat sudah jengah melihat drama birokrasi yang seolah sengaja dipelihara.
“Kami bosan melihat drama ini. Citeureup butuh pemimpin yang sah, bukan sekadar pelaksana tugas. Kalau Bupati terus-terusan bungkam, kami patut curiga: Jangan-jangan jabatan Camat kami sedang dilelang untuk kepentingan politik 2024 atau bahkan 2029? Jangan jadikan daerah kami tumbal ambisi golongan,” tegas Wahid. Ia juga menambahkan sebuah sindiran tajam bahwa jika mengurus satu kursi camat saja sudah gagal, publik akan sulit mempercayai kemampuan Bupati dalam mengurus jutaan rakyat di seluruh Kabupaten Bogor.
Kini, bola panas ada di tangan Rudy Susmanto. Publik tidak lagi membutuhkan retorika atau sikap menghindar. Warga Citeureup menuntut ketegasan dan transparansi. Apakah Bupati akan tetap memilih jalan sunyi, atau akhirnya berani mengambil tindakan nyata demi kemaslahatan warga? Satu hal yang pasti, kepercayaan publik bukanlah aset yang bisa dipermainkan demi kepentingan politik sesaat. Warga Bogor menanti kepastian, bukan kepalsuan yang dibungkus dalam diam.
(Red)