Kota Bekasi, MediaRajawaliNusantara.Com
KPPU RI telah diminta untuk menyelidiki dugaan monopoli dan persekongkolan proyek dalam proses lelang di dinas cipta karya dan tata ruang Pemkab Bekasi.
Dugaan ini muncul terkait dengan beberapa pemenang proyek yang mendapatkan paket pekerjaan lebih dari satu, terutama yang mendapatkan lima paket.
Secara singkat contoh dugaan terjadinya indikasi persekongkolan lelang proyek di dinas cipta karya dan tata ruang di pemkab Bekasi yang dilakukan para pihak misalnya ada beberapa perusahaan yang di menangkan dengan penawaran tertinggi sampai penawaran 97 % ada juga perusahan yang melebihi SKP, itulah contoh kecil saja ungkapnya.
Menurut Luhut bicara tentang administrasi dugaan persekongkolan dan monopoli proyek merupakan ranah KPPU RI artinya pemeriksaan administrasi dan sanksi jelas ada.
Tetapi apabila di temukan ada tindak pidana maka berubah menjadi ranah aparat hukum, tidak tertutup kemungkinan ada temuan ketika dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti bukti yang kita sampaikan nanti, mungkin bisa aja ada dugaan gratifikasi atau suap ini yang penting di telusuri aparat hukum.
KPPU RI telah diminta untuk menyelidiki dugaan monopoli dan persekongkolan proyek dalam proses lelang di dinas cipta karya dan tata ruang Pemkab Bekasi.
Dugaan ini muncul terkait dengan beberapa pemenang proyek yang mendapatkan paket pekerjaan lebih dari satu, terutama yang mendapatkan lima paket.
Secara singkat contoh dugaan terjadinya indikasi persekongkolan lelang proyek di dinas cipta karya dan tata ruang di pemkab Bekasi yang dilakukan para pihak misalnya ada beberapa perusahaan yang di menangkan dengan penawaran tertinggi sampai penawaran 97 % ada juga perusahan yang melebihi SKP, itulah contoh kecil saja ungkapnya.
Menurut Luhut bicara tentang administrasi dugaan persekongkolan dan monopoli proyek merupakan ranah KPPU RI artinya pemeriksaan administrasi dan sanksi jelas ada.
Tetapi apabila di temukan ada tindak pidana maka berubah menjadi ranah aparat hukum, tidak tertutup kemungkinan ada temuan ketika dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti bukti yang kita sampaikan nanti, mungkin bisa aja ada dugaan gratifikasi atau suap ini yang penting di telusuri aparat hukum.
Artinya dari kesalahan administrasi bisa bergeser ke pidana tidak tertutup kemungkinan. Umumnya kasus pengadaan barang dan jasa itu kebanyakan masuk ke ranah tindak pidana korupsi, banyak contoh kasusnya tidak jauh jauh dari gratifikasi suap ucapnya.
Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya pelanggaran peraturan pemerintah, baik melalui Perpres maupun peraturan LKPP.
Penyelidikan oleh KPPU RI ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan semua dokumen para pemenang lelang, terutama yang mendapatkan paket pekerjaan lebih dari satu. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan administrasi dan, jika ditemukan tindak pidana, kasus dapat berpindah ke ranah aparat hukum.
Dalam konteks ini, banyak kasus pengadaan barang dan jasa yang masuk ke ranah tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi dan suap. Oleh karena itu, aparat hukum perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Minimal dua alat bukti sudah cukup untuk memulai upaya hukum atau penyelidikan. Sanksi administrasi jelas ada, tetapi apabila ditemukan tindak pidana, kasus ini akan berubah menjadi ranah aparat hukum.
Tidak tertutup kemungkinan ada temuan ketika dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, yang mungkin bisa mengungkapkan dugaan gratifikasi atau suap.
Dari bukti-bukti yang disampaikan, aparat hukum terkait sudah bisa bergerak untuk melakukan penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa ada pintu masuk bagi aparat hukum untuk melaksanakan atau penyelidikan sesuai dengan data atau bukti yang disampaikan.
Kasus ini menjadi contoh penting dalam upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan memastikan proses lelang yang transparan dan adil.
Dari bukti bukti yang kita miliki aparat hukum terkait sudah bisa bergerak untuk melakukan penyelidikan sebab dalam hukum tindak pidana minimal 2 alat bukti sudah cukup aparat hukum melakukan upaya hukum atau penyelidikan.
Bukti itu kita sampaikan semua artinya ada pintu masuk aparat hukum untuk melakukan tindakan ataupun penyelidikan sesuai data atau bukti yang kita sampaikan nanti.(RED)