Ketapang, Kalimantan Barat.
Setelah melempar tudingan tajam kepada anggota DPRD Ketapang soal proyek aspirasi, Kepala Bidang di Dinas Perkim LH, RZ, justru balik disorot. Dari dugaan jual beli proyek miliaran rupiah, penyalahgunaan narkoba hingga isu lama soal kasus bom molotov dan gaya hidup mewah kembali menyeruak, menyeret namanya ke pusaran kontroversi.
Informasi yang beredar menyebut, RZ diduga mengatur dan memperjualbelikan sejumlah paket proyek dengan nilai mencapai belasan miliar rupiah. Ia disebut meminta seseorang berinisial IDU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Perkim LH yang hasilnya kemudian disetorkan kepadanya.
Selain itu, sejumlah pihak juga mengaku pernah “membeli” paket proyek penunjukan langsung (PL) dari RZ dengan imbalan sekitar 15 persen dari pagu anggaran setiap proyek.
“Kontraktor yang mengerjakan paket milik RZ itu orang Ketapang juga di Mulia Baru tinggalnya, inisial IDU, dalam menjalankan aksinya dia meminjam sejumlah perusahaan orang lain agar tidak terdeteksi itu milik RZ. Selain itu, sejumlah paket itu juga diperjualbelikan sebesar 15% dari pagu anggaran, silahkan kroscek ke sejumlah kontraktor diketapang mereka biasa beli dengan RZ,” kata seorang warga Ketapang.
Untuk menutupi praktik tersebut, RZ diduga berupaya membangun opini publik dengan menyebut dirinya mendapat intervensi dari pihak tertentu. Namun, sumber di lingkungan pemerintahan menyatakan, tidak ada arahan atau intervensi terhadap RZ dalam menjalankan tugasnya.
Dalam penggiringan opini, RZ dibantu seorang wartawan berinisial JN yang juga merupakan anak buah dari Bupati sebelumnya, oknum wartawan ini sesuai informasi beredar mendapat sejumlah uang dan pekerjaan untuk memuat apa yang menjadi keinginan RZ.
Ironisnya oknum wartawan tersebut, sempat viral karena tersandung kasus jual beli proyek bodong di wilayah Kayong Utara beberapa waktu lalu yang mana kasus tersebut hingga saat ini masih terus berlangsung.
“Bagaimana mau di intervensi, semua kewenangan di dinas dipegang oleh RZ, dia kabidnya dia juga mengatur semua, makanya dia ini takut di mutasi dan mulai menebar opini dan mengancam sana sini,” ungkap salah satu sumber.
Salah satu anggota Dewan yang enggan disebut namanya menilai, upaya RZ melempar opini ke publik merupakan bentuk pengalihan isu dari dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya.
“Kami sangat menyayangkan sikap RZ yang seolah ingin cuci tangan. Pokir itu mekanisme resmi dari hasil reses menyerap aspirasi masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan,” ujarnya.
Diakuinya, bahwa silahkan dilakukan pengecekan ke sejumlah anggota Dewan dari berbagai partai politik juga mengaku bahwa kegiatan yang mereka usulkan untuk masyarakat justru dikelola oleh RZ tanpa sepengetahuan mereka. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa oknum kabid tersebut memiliki kendali besar atas proyek-proyek di lingkungan Dinas Perkim LH Ketapang.
“Bukan cuma satu dua dewan, tapi banyak dewan yang aspirasi untuk kepentingan masyarakat diambil dan di kelola RZ, silahkan cek saja, baru sekarang dia melempar isu bahwa seolah dewan bermasalah,” ketusnya.
Selain itu, RZ diakui sering menggunakan nama aparat hukum untuk memuluskan aksinya agar sejumlah proyek bisa dengan mudah dirinya kelola, bahkan belum lama ini RZ meminta setoran sejumlah uang mulai dari 5-10 juta kepada para kordinator anggota dewan dengan mengatasnamakan pengamanan padahal hal tersebut hanya alibi dirinya untuk meraup keuntungan pribadi.
Sementara itu, mantan anggota DPRD Ketapang periode 2019-2024, menilai bahwa apa yang dilakukan RZ adalah bentuk penggiringan opini demi kepentingan pribadi. Diakuinya, RZ kerap membuat opini agar dirinya tetap menjabat sebagai Kabid di Pekrim LH supaya tetap bisa mengelola dan menjual belikan paket proyek di dinas tersebut.
“Cobe tanya masyarakat ketapang, siapa tidak kenal dengan RZ ini, yang rela melakukan apapun demi jabatan dan kepentingannya, makanya dia buat opini seolah dia diintervensi padahal dari dulu Kepercayaan, ” Dalam DPA 2024 banyak kegiatan yang sebenarnya berasal dari usulan anggota dewan, dengan melebihi batas yang disepakati. Ada proyek yang nilainya miliaran rupiah. Saya tahu siapa perusahaan pelaksananya dan siapa yang menitipkan. Semuanya akan saya buka pada waktunya” ujar Razak, Rabu (5/10/2025)